Sudah Bukan Zamannya Membully ABK

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik, Drs, Surti Raharyanta, berpesan kepada para kepala sekolah dan perwakilan dari sekolah inklusif yang ada di DIY untuk mencipatakan komunikasi kelas yang hangat serta menerima dan mengahargai perbedaan sehingga semua bisa mengahargai dan tidak membully Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

“Saat ini sudah bukan zamannya lagi ada bullying. Ada perkataan dan perbuatan yang menjadikan tidak nyaman sesama siswa. Maka, sekolah inklusif harus menciptakan situasi yang kondusif, tidak ada satu pun warga sekolah baik itu siswa, guru, maupun tenaga kependidikan yang tidak menerima dengan baik ABK,” kata Surti dalam Sosialisasi Pemberian Beasiswa Inklusi Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan di Sasana Krida, Dinas Dikpora DIY, mewakili Kepala Dinas Dikpora DIY yang berhalangan hadir, sekaligus membuka acara sosialisasi, Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut, menurtnya, sekolah juga harus melakuakan penyesuaian kurikulum, karena ada ABK yang terlibat. “Pernah ada seorang anak yang tuna netra tapi tidak dari lahir, tapi karena suatu penyakit. Dia harus berlatih menggunakan braille tapi juga harus bisa menyerap ilmu apa yang sedang dibahas. Jadi, semacam ini butuh penyeseuaian kurikulum,” jelasnya

Selain itu, Surti juga menyampaikan, hak pendidikan bagi ABK masih baru-baru ini mendapatkan perhatian, hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang cukup berat. Pemda DIY belum bisa memenuhi semua kebutuhan ABK yang dibutuhkan dalam proses pendidikan.

Sejak tahun 2014, menurutnya, Gubernur DIY bersama seluruh Bupati dan Walikota sudah sepakat menjadikan DIY sebagai Provinsi Inklusif. “Kalau dalam bidang pendidikan tentunya semua anak apapaun kondisinya harus mendapatkan pendidikan yang baik seperti halnya anak-anak yang lain,” terang Surti yang baru menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta didik perbulan Januari kemarin.

Surti juga menjelaskan tentang keterbatan Dinas Dikpora DIY dalam memberikan bantuan berupa guru pembimbing khusus kepada sekolah inklusif yang ada di DIY yang berjumlah kurang lebih 300 sekolah yang belum semuanya mendapatkan bantuan. “Yang baru mendapatkan bantuan baru 130 sekolah. Jadi masih separuh lebih ini ya nyuwun sewu masih belum mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, sudah beberapa tahun terkahir ini Dinas Dikpora DIY menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru regelur dari SD-SLTA untuk mengetahui bagaimana menangani ABK. Namun demikian, jelasnya, pelatihan yang dilakasanakan selama lima hari tersebut belum bisa menjawab seratus persen kebutuhan guru di sekolah-sekolah.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Dikpora DIY membuka konsultasi baik ke Bidang Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY maupun ke SLB terdekat dengan sekolah masing-masing.

Sebelum sosialisi ini dibuka oleh Kasie. Kurikulum dan Peserta Didik, Kegiatan ini diawali terlebih dahulu dengan laporan Ketua Penyelenggara, Endang Suslistyowati, S.Pd. Dalam laporannya, Endang menjelaskan tentang latar belakang pemberian beasiswa inklusi.

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah dengan pendekatan pendidikan segregasi, dimana anak berkebutuhan khusus (disabilitas) diberikan layanan pendidikan di sekolah khusus (SLB), dan pendidikan “mainstreaming” dimana anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan bersama-sama dengan siswa lainnya di sekolah reguler yang kita kenal dengan pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif sebenarnya dapat di kembangkan dengan dua macam yaitu di buka kelas khusus bagi ABK atau dengan cara ABK tersebut inklusif berada dalam kelas yang sama dengan anak non berkebutuhan khusus dengan berbagai modifkasi dalam pembelajaran

“Jika kita melihat dari sisi kebutuhan pembiayaan, sistem layanan bagi anak berkebutuhan khusus jika dibanding dengan anak yang sekolah di reguler dari beberapa hasil penelitian biaya operasional perorangan atau persiswa per tahun lebih tinggi tergantung jenis “handicap” yang dialami siswa. Hal ini pun tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar penghitungan biaya operasional pendidikan non personal, menunjukkan kebutuhan biaya pendidikan bagi ABK lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena jika kita melihat dari sisi jumlah siswa dalam satu rombongan belajar jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah siswa dalam rombongan belajar kelas reguler” papar Endang dihadapan para peserta yang memenuhi Auditorium Dinas Dikpora DIY.




Berita Terkait

Comments (3)

    komentar Facebook sedang dipersiapkan