Yogyakarta (31/08/2023) - Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi kriteria unit kerja berpredikat WBK dan telah berhasil dalam membangun penguatan kualitas pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendeklarasikan Penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Deklarasi yang dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas dan juga melalui papan deklarasi dilakukan oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 kemarin yang bertempat di Sasana Krida Lantai 2 Dinas Dikpora DIY.

Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas yaitu Bapak Dr. Didik Wardaya, S.E., M.Pd. selain memimpin langsung Didik juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY bahwa Deklarasi ini jangan hanya bersifat simbolis namun juga harus diwujudkan dengan wujud nyata berupa tindakan dan juga pelayanan. Jangan jadikan alasan pelayanan yang Gratis sehingga memberikan pelayanan yang tidak maksimal. Hindari menunda pelayanan dan juga berikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena sebagai unit layanan kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya.

Jangan pernah sekali-sekali mencoba menerima berbagai bentuk suap seperti uang maupun barang, karena sekali kita menerima itu akan mencoreng nama baik Dinas Dikpora DIY maupun Pemeritah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mempunyai dua tahap, yaitu Pencanangan Zona Integritas dan Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Pada tahap pencanangan, dilakukan deklarasi/pernyataan oleh Pimpinan unit kerja (minimal Unit Eselon III) melalui Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Kegiatan ini merupakan pernyataan bahwa unitnya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan ini dilakukan oleh Unit yang seluruh pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas. Adapun pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan Zona Integritas. Pada tahap ini dilakukan pembangunan terhadap dua jenis komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui enam komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.

Unit kerja yang telah berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM juga mempunyai instrumen pencegahan korupsi seperti pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle-blowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Unit kerja tersebut akan menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN. Tidak akan ada pungli yang dapat menyebabkan biaya birokrasi tinggi sebagaimana yang telah saya bahas pada artikel sebelumnya yang berjudul “Gratifikasi: Akar dari Korupsi”. Birokrasi yang koruptif akan menyebabkan cost of bureaucracy yang tinggi yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Unit kerja yang berkomitmen membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM telah mempunyai instruman untuk mencegah perilaku-perilaku koruptif tersebut sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN yang akan meningkatkan kepercayaan publik.  

Pada akhirnya unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM menjadi sangat penting. Hal tersebut dikarenakan unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM merupakan percontohan dari reformasi birokrasi. Unit kerja tersebut telah berkomitmen dan menjamin layanannya memuaskan dan bersih dari korupsi. Unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM dapat dipastikan memiliki standarisasi layanan yang baik dan bersih dari praktik korupsi yang pada akhirnya akan menciptakan pelayanan yang memuaskan masyarakat maupun stakeholder lainnya.